Sejarah Rupiah Sebagai Mata Uang Sah Indonesia

Tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkannya rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia dan mata uang rupiah dicetak serta diatur pengunaannya oleh Bank Indonesia. Walaupun saat itu Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.

Pemerintah memandang perlu mengeluarkan mata uang sendiri selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah juga dijadikan lambing utama Negara yang sudah merdeka. Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”, satuan mata uang India. Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817. Setelah tahun 1817, dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.

Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javaans Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti. Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.

Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi . Mata Uang Baru dalam sejarah nilai uang fungsi dan jenis jenis uang serta pembuatannya ternyata mengalami banyak cerita dan sejarah yang panjang di negara indonesia.

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.

Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI.

Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia , karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI.

Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.

Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.

Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia . Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.

Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.

Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).

Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

 

Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia . Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana atau uang masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama.

VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya.

Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia.

 

Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan.

Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, Republik Indonesia menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.

Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah jatuh hingga 35% dan dengan melemahnya mata uang rupiah keadaan perekonomian di Indonesia menjadi menurun.

 

 

 

 

Sejarah Kematian Soekarno

Kematian Bung Karno sengaja diatur terjadi pada 1970, agar Pemilu Indonesia di 1971 yang merupakan pemilu pertama yang digelar pemerintahan Orde Baru, dapat terlaksana. Pelaksanaan Pemilu 1971, secara politis tidak terkendala.” (Ratna Sari Dewi Soekarno a.k.a. Naoko Nemoto)
Ratna Sari Dewi Soekarno, sudah lama tidak terdengar. Salah satu hal menarik dari wanita asal Jepang itu, setiap kehadirannya di Jakarta selalu menciptakan berita.
Kalau bukan soal kecantikan, yah pernyataannya. Dewi saat ini sudah berusia 72 tahun, lahir 6 Februari 1940. Tapi penampilannya belum seperti nenek-nenek.
Ia masih berdandan seperti wanita berusia 40-an tahun atau setengah abad. Dandanannya masih tetap trendy dan sisa kecantikannya belum hilang.
Ketika demam Soekarno kembali muncul di Indonesia pada 1988 Dewi Soekarno pernah membuat pernyataan yang cukup mengejutkan.
Menurut dia, suaminya, Soekarno (Bung Karno) yang juga Proklamator RI, meninggal secara tidak wajar.

Kata wanita asal Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto itu, kematian Bung Karno sengaja diatur terjadi pada 1970, agar Pemilu Indonesia di 1971 yang merupakan pemilu pertama yang digelar pemerintahan Orde Baru, dapat terlaksana. Pelaksanaan Pemilu 1971, secara politis tidak terkendala.
Dewi menjelaskan, akan sangat janggal bagi penglihatan dunia internasional jika Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menggelar Pemilu di 1971.
Sebab pada saat itu, Indonesia tengah memiliki Presiden Kembar: Soekarno (de jure) dan Soeharto (de facto). Oleh karena itu sebelum Pemilu 1971, Soekarno harus disingkirkan (dilenyapkan).
Soeharto dilantik menjadi presiden setelah mengeluarkan Supersemar ke presiden Sukarno
Pernyataan Dewi itu merupakan salah satu penggalan dari wawancaranya dengan Tabloid Detak. Media yang dikelolah Eros Djarot, sutradara film yang dikenal dekat dengan puteri Bung Karno, Megawati pada saat itu, tidak berusia panjang.
Tabloid yang diterbitkan dari Gedung Prioritas, Jl.Gondangdia Lama, Jakarta, tempat Surya Paloh menerbitkan harian Prioritas dan majalah Vista ketika itu, kemudian menghentikan penerbitannya dan sebagian krunya lalu meluncurkan media internet Detik Dotkom.
Pernyataan Dewi tersebut tidak berhenti di situ. Ia menuduh, sebelum meninggal, rezim militer sengaja mengisolasi Soekarno di Wisma Yaso, sekarang Museum Mandala di Jl Gatot Subroto, Jakarta.
Pengucilan dimaksudkan agar suaminya itu mengalami kehidupan yang stress.
Setelah itu ada alasan untuk membawa Bung Karno ke rumah sakit.
Tapi Dewi yang saat Bung Karno menjalani kehidupan sebagai tahanan rumah sedang mengasingkan diri di Paris, Prancis mengaku, mendapatkan informasi tentang keadaan Bung Karno setelah ia mewawancarai para pembantu yang merawat almarhum.
“Bapak (Soekarno) meronta dan berteriak-teriak bahwa dia tidak sakit, ketika sejumlah dokter yang dikawal militer menjemputnya untuk dibawa ke rumah sakit,” berkata Dewi kepada Tabloid Detak.
Pernyataan Dewi itu secara resmi tidak perah dibenarkan ataupun dibantah oleh pemerintahan Orde Baru. Namun isunya kemudian tenggelam dan dilupakan orang begitu saja.
Tapi boleh jadi akuntabilitas Dewi sebagai sumber berita melemah, sebab prilaku Dewi di masyarakat pun, banyak yang tidak patut.
Di 1992, Dewi dilaporkan pernah berkelahi di sebuah pesta dengan anak bekas Presiden Filipina, Minnie Osmena.
Dewi melempar wajah sosialita yang tinggal di Amerika Serikat itu dengan gelas anggur menyebabkan wajah wanita asal Filipina itu harus mendapat jahitan pengobatan. Dewi sendiri harus meringkuk di penjara California selama 37 hari.

Sejarah Penjajahan Jepang

  
 
Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia- Setelah sebelumnya saya menceritakan Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia. Walaupun hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, namun Jepang lebih sangat kejam dan keji daripada Belanda. Baiklah untuk selanjutnya mari kita simak ulasan mengenai Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia berikut ini :
1. Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang.
Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Fasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang
2. Penjajah Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala 'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
a. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun.
c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
3. Organisasi Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan PETA.
Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.

Propaganda anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Propaganda anti Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi dalam banyak hal, di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, nama-nama di- indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang-orang Indonesia dan sebagainya.
Pembela Tanah Air (PETA) PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.
Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang.
Golongan-golongan
Beberapa golongan yang terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya:
a. Golongan Amir Syarifuddin
Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini sudah diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan diplomasi Bung Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup.
b. Golongan Sutan Syahrir
Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan Syahrir ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya.
c. Golongan Sukarni
Golongan ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo.
d. Golongan Kaigun
  Golongan ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan anggota-anggotanya terdiri atas A.A. Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini juga mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya Wikana. Para pengajarnya antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.
4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:
1. Pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang.
2. Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan sangat kejamnya.
3. Sukamanah (Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
4. Blitar, pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supri¬yadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indo¬nesia tidak dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
5. Dampak Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama. Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan )epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang, walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.
Bidang pendidikan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama yang diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik.
Bidang kebudayaan Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa Kusuma Sumantri dari buku "Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah" menulis "kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat merintangi kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah bertahun-tahun digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini telah berbalik menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri dan kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia.
Bidang sosial Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah, karena sega-la kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.
Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer. Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota di beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah penguasaan Angkatan Laut Jepang agak buruk.
Bidang militer Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidi-kan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Penggunaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. A. Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) menya-takan bahwa tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah diangkat menjadi bahasa resmi pada instansi-instansi pemerintah-an atau pada lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Sastrawan-sastrawan terkenal pada masa itu seperti Armijn Pane dengan karyanya yang terkenal berjudul Kami Perempuan (1943), Djiiiak-djinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Saran^ Tidak Berharga (1945) dan sebagainya. pengarang-pengarang lainnya seperti Abu llanifah yang memakai nama samaran El Hakim dengan karya dramanya berjudul Taufan di atas Asia, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Pada masa pendudukan Jepang, banyak karya seniman Indonesia yang hanya diterbitkan melalui surat kabar atau majalah dan setelah perang selesai baru diterbitkan sebagai buku.
Sementara itu juga terdapat penyair terkenal pada zaman pendudukan Jepang seperti
Chairil Anwar yang kemudian mendapat gelar tokoh Angkatan 45. Karya-karya Chairil Anwar menjadi lebih terkenal karena karyanya itu muncul pada awal revolusi Indonesia, di antaranya yang ber¬judul Aku, Karawang-Bekasi dan sebagainya.
Dengan demikian, pemerintah pen¬dudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya.

Zaman Orde Baru

Tanggal 11 Maret 1966 Sukarno mengeluarkan surat perintah dan dibawa oleh tiga jenderal untuk disampaikan kepada Suharto. Maksud dikeluarkannya surat itu adalah untuk menugaskan Suharto mengamankan situasi, namun kemudian berubah, bahwa surat itu seakan cek kosong yang dapat diisi apa saja termasuk pemindahan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Teks asli surat perintah itu sendiri sampai kini belum ditemukan.1
Peralihan kekuasaan ini oleh beberapa kalangan disebut dengan istilah “kudeta merangkak” (creeping coup) yang dilakukan oleh Suharto. Sebuah kudeta biasanya dilakukan secara cepat dan tidak terduga. Namun, kudeta ini dilakukan secara bertahap. Ada yang mengatakan bahwa “kudeta merangkak” ini terdiri dari beberapa tahap, di antaranya Subandrio melihat empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan para jenderal pesaing Suharto tanggal 1 Oktober 1965; tahap kedua, memperoleh Supersemar (akronim dari Surat Perintah 11 Maret) yang kemudian dijadikan dasar pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966; tahap ketiga, penangkapan 15 menteri yang pro Sukarno tanggal 18 Maret 1966,dan tahap keempat mengambil alih kekuasaan dari Sukarno.2
Bersamaan dengan itu MPRS pun melakukan apa yang disebut oleh Adam “kudeta merangkak” MPRS. MPRS berperan besar secara yuridis untuk memindahkan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Namun MPRS itu sendiri akhirnya dibubarkan.3
Jenderal Suharto setelah peristiwa G 30 S melakukan pembersihan terhadap seluruh kekuatan PKI. Orang-orang atau kelompok yang terkait dengan organisasi tersebut pun tidak luput dari pembasmian.4
Periode setelah tumbangnya pemerintahan Sukarno disebut dengan “Orde Baru” untuk membedakannya dengan “Orde Lama”. Orde Baru didukung oleh banyak kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu.5 Dukungan itu dari kaum intelektual dan dari para mahasiswa.
Periode antara tahun 1965-1975 dipandang oleh para pengamat, baik dalam maupun luar negeri secara beragam, seperti dikatakan oleh Ricklefs. Dari sayap kanan memuji pemerintahan Suharto karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan pro –Barat. Namun, sayap kiri sebaliknya, di samping memuji pemerintahan Suharto karena mampu menyeimbangkan ekonomi, dan juga mengutuk buruknya catatan hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.6
Ricklefs lebih lanjut mengatakan bahwa, terdapat persamaan antara kebijakan Orde Baru dengan kebijakan kolonial pada periode politik etis. Sebagaimana pemerintah kolonial Belanda dahulu, Orde Baru juga berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan. Orde Baru memang dapat membangun ekonomi nasional, namun tidak dapat meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan. Sebagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi pertumbuhan kecil pada industri pribumi.7 Namun, ketika modal asing yang masuk masih kurang pemerintah memanfaatkan “modal asing domestik”, dari para pengusaha Tionghoa.8
Berkaitan dengan Islam, gagasan Snouck Hurgronje mengenai Islam masih dianggap penting, karena Orde Baru juga menghormati Islam sebagai praktek agama secara pribadi, namun tidak memberi kesempatan untuk menjadi kekuatan politik, sebagaimana pada masa awal ketika aktivis Islam dan tentara pro- Suharto berhasil membasmi PKI dan menyingkirkan Sukarno.9
Untuk mengamankan kekuasaan penguasa Orde Baru merekrut orang-orang yang loyal terhadapnya, terutama dari kalangan militer. Pimpinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah banyak diisi oleh kalangan militer.10 Hampir semua lini ia kendalikan, mulai dari ekonomi, politik, sosial sampai budaya. Namun, tentu saja karena hal itu, beberapa intelektual kritis bergerak melalui celah yang tidak dapat diawasi oleh penguasa.11
Dalam bidang ekonomi, Orde Baru mewarisi hutang yang banyak yang membuat negeri ini nyaris menuju jurang kehancuran. Negara tidak mampu membayar hutang luar negeri sebesar US$ 2,4 miliar, hiperinflasi sampai 600 persen, produksi industri di bawah 20 persen dari kapasitas, pelayaran, alat transportasi air, kereta api, dan jalan raya, selain itu seluruh kontrol pemerintah terhadap ekonomi digerogoti korupsi yang menjalar ke segala arah.12
Untuk menyelesaikan masalah itu Jenderal Suharto melihat kepada kelompok ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk mendapatkan berbagai saran. Para ekonom itu di antaranya Widjojo, Ali Wardhana, Muhammad Sadeli, Subroto dan Emil Salim. Hubungan mereka terjalin ketika Suharto di Bandung mengikuti kursus ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial lainnya pada Sekolah Staf dan Komando AD. Para ekonom ini yang akhirnya menjadi penasehat ahli ekonomi Orde Baru untuk menangani masalah ekonomi yang serius dan mereka sering disebut sebagai “Mafia Berkeley” (karena banyak di antara mereka lulusan Universitas of California, Berkeley).13
Dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan ekonomi Orde Baru mengandalkan bantuan luar negeri terutama dari barat, yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengambil sikap anti-barat, yang digaungkan Presiden Sukarno dengan “go to hell with your aid”. Memang sejak awal Orde Baru menyadari untuk mengubah sikap anti-barat dan hal ini tercermin pada kebijakan perdagangan dan investasi luar negeri yang liberal.14
Melihat sikap Indonesia yang telah meninggalkan kebijakan anti-barat dan antikapitalis direspon positif oleh komunitas bantuan internasional. Indonesia meminta untuk menjadwal kembali hutang luar negeri dan memperoleh bantun luar negeri baru. Oleh karena itu pada Desember 1966, di Paris, wakil pemerintah setuju dengan negara-negara Barat dan Jepang untuk menjadwal ulang hutang luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo kepada negara-negara itu. Untuk itu atas prakarsa Belanda pada tahun 1967 dibentuklah konsorsium bantuan luar negeri internasional untuk Indonesia yang diketuai Belanda, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).15
Menanggapi kebijakan pemerintah, mahasiswa berdemontrasi untuk menolak modal asing. Puncaknya ketika kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta, pada 14-17 Januari 1974. Demontrasi disertai kerusuhan, pembakaran dan penjarahan. Banyak korban meninggal, luka-luka dan sebagian ditangkap. Kekerasan ini untuk selanjutnya terus mengiringi rezim Orde Baru.16
Sementara tim ekonomi melaksanakan program stabilitasi dan rehabilitasi dengan hasil yang mengesankan. Keadaan ekonomi yang mengalami hiperinflasi secara perlahahan dapat dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini terlihat dari turunnya inflasi dari 636 persen pada tahun 1966 menjadi sekitar 9 persen pada tahun 1970. Pertumbuhan yang pesat ini dapat dipertahankan sampai sekitar tiga dasawarsa.17
Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, berlangsung di bawah pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, otoriter, dan semakin represif. Pemimpin dengan menjalankan pemerintahan semacam itu sering berdalih, bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung baik dalam suasana yang kacau dan partai-partai politik umumnya saling ribut, hanya memikirkan politik dan tidak memikirkan kepentingan nasional.18
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan di masa Orde Baru itu adalah berkat kemampuan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan makroekonomi. Akan tetapi, pada awal tahun 1990-an, disiplin kestabilan ketat itu, yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960-an, mulai merosot. Hal ini terlihat dari non-anggaran, yakni transaksi pemerintah yang tidak tercantum dalam anggaran resmi pemerintah. Transaksi keuangan ini mencakup lembaga-lembaga semi-pemerintah, seperti Badan Urusan Logistik dan BUMN. Terutama untuk lembaga-lembaga yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan para pengusaha kroni serta keluarga.19
Pada masa Orde Baru banyak terjadi pembatasan dan pelarangan terhadap masyarakat. Partai-partai yang di zaman Sukarno bebas berdiri, pada masa Orde Baru dipaksa dibatasi hanya tiga partai, yakni Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah, yang lainnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973.20 Banyak kalangan yang mengritik kebijakan pemerintah ini, namun mereka yang mencoba bersuara segera dicekal, seperti yang terjadi pada Kelompok Petisi 50.21
Selain itu, banyak kegiatan masyarakat dibatasi, yang diangap berisi membahayakan dan merongrong kewibawaan pemerintah. Bahasa masyarakat disensor, dan sebaliknya penguasa menggunakan bahasa yang dianggap tertib.22 Juga buku-buku yang dianggap berisi ajaran komunis dilarang, termasuk karya-karya sastra.23
Soal pelarangan ini, zaman Orde Lama terjadi pelarangan terutama menjelang akhir masa pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh organ-organ PKI yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Mereka berusaha mendorong pemerintah melarang buku dan mengintimidasi para pengarangnya yang tidak sealiran dan tidak mau diajak dengan mereka.24
Setelah Orde Lama tumbang, pelarangan masih berlanjut, namun yang dilarang buku-buku yang dianggap berisi ajaran komunis, kebanyakan pengarang yang tergabung dalam Lekra.25 Sementara pengarangnya banyak yang dipenjarakan dan dibuang ke pulau Buru.
Antara tahun 1980 hingga 1990-an mulai banyak kritik bermunculan yang ditujukan kepada pemerintah di antara dari kalangan mahasiswa. Mereka menginginkan pemerintahan Orde Baru yang bebas dari korupsi. Protes mahasiswa itu dijawab pemerintah dengan menangkapi berberapa mahasiswa, divonis dan dipenjarakan.26 Banyak Media massa dihentikan yang memberitakan fakta yang tak disukai pengusa.27
Tahun-tahun setelah runtuhnya Uni Soviet di dunia internasional terjadi perubahan peta politik, yang semula komunis sebagai musuh bersama, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dilawan. Sementara di dalam negeri Indonesia sendiri hal itu sepertinya masih belum disadari, seperti pada kasus Timor Timur. Ketika Perang Dingin berlangsung, Barat terutama Amerika mendukung Indonesia untuk membendung komunisme di sana, namun setelah masa itu usai yang menjadi perhatian Amerika adalah masalah HAM. Oleh karena itu Amerika tidak lagi mendukung kebijakan Indonesia soal Timor Timur. Orang-orang Timor Timur menuntut kemerdekaan penuh dengan Referandum.
Menjelang kejatuhan Orde Baru, krisis moneter pada bulan Juli 1997 yang pertama melanda Thailand menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan hantaman krisis moneter ini membuat nilai tukar rupiah anjlok. Terjadi ketidak percayaan (rush) terhadap bank. Suharto menambah hutang baru dengan menandatangani kesepakatan dengan IMF, namun ia tidak setia pada syarat-syarat dalam kesepakatan itu. Dalam situasi itu, ia pergi ke Mesir untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Setelah presiden kembali ke Jakarta, kerusuhan telah terjadi di mana-mana. Yang diawali dengan terbunuhnya empat mahasiswa.28
Suara-suara kaum intelektual dan mahasiswa yang menginginkan perubahan tak dapat dibendung lagi. Puncaknya ketika para mahasiswa melakukan demontrasi dan menduduki gedung DPR, Suharto yang terpilih kembali, akhirnya mengundurkan diri, 21 Mei 1998.29 Dengan pengunduran diri itu, maka berakhirlah rezim Orde Baru setelah berkuasa sekitar 32 tahun. Mengiringi berakhirnya Orde Baru di Jakarta dan di beberapa kota lain terjadi kerusuhan dan pembakaran. Dalam kerusuhan itu banyak korban meninggal dunia. Sampai kini belum ada kejelasan siapa dalang di balik kerusuhan itu.
‘Jangan sekali-sekali melupakan sejarah’ (jasmerah), Bung Karno
1 Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah, hlm. 122; baca juga M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, h. 568

2 Asvi Warman Adam, Bung Karno Dibunuh Tiga Kali, (Jakarta: Kmpas, 2010), h. 144

3 Ibid. h. 145

4 John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), terj. h. xix

5 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern…, h. 558

6 Ibid. ; untuk perbandingan baca juga Donald K Emmerson, Ed., Indonesia Beyond Soeharto, (Jakarta: Gm, 2001), h. 58

7 Ibid. 559; lihat juga Thee Kian Wie, Ed., Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950 sampai 1990-an, (Jakarta: Kmpas, 2005), h. Lvii

8 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: Graitipers, 1986).terj. h. 145, Di sisi lain pemerintah melarang keyakinan dan kebudayaan minoritas Tionghoa untuk diekspresikan di ruang publik.

9 M.C. Ricklefs, h.559

10 David Jankin, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, (Depok: K Bambu, 2010), terj. h. 17
11 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994); juga Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna (Yogyakarta: LKiS, 1999), terj. h. Pada periode selanjutnya setelah kudeta PKI yang gagal itu, NU bekerjasama dengan ABRI, namun ketika kekuasaan yang didukungnya bersikap otoriter, ia memosisikan diri sebagai oposisi. Saat inilah terjadi krisis politik. Oleh karena sikap NU itu, maka terjadi kemerosotan jumlah anggota organisasi ini.
12 Thee Kian Wie, Ed., Pelaku Berkisah, h. xlvi

13 Ibid., h. xlvii

14 Ibid., h. xlvix

15 Iid.; lihat juga M.C. Ricklefs, h. 572

16 Asvi Warman Adam, Membongkar …,h. 127; lihat  Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: Graitipers, 1986). h. 149

17 Ihee Kian Wie, Ed., h. lii

18 Ibid., h. lvi

19 Ibid., h. lvii

20 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, h. 586

21 Ibid., h. 605

22 Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, Ed., Bahasa dan Kekuasaan, (Mzan: Bandung, 1996), h. 37

23 Ricklefs., h. 583

24 Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia, (Bdg: Binacipta, 1991), h. 164; baca juga Taufik Ismail dan DA. Mulyanto, Prahara Budaya, (Bdg: Mzn,1995)

25 Ibid., h. 214

26 M.C. Ricklefs, h. 596

27 Ibid., h. 607

28 Asvi Warman Adam, Membongkar …, hlm. 52

29 Ricklefs., h. 624

Sejarah Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di nusantara. Kerajaan yang dikeal dengan kekuatan maritimnya tersebut berhasil menguasi pulau Sumatra, Jawa, Pesisir Kalimantan, Kamboja, Thailand Selatan, dan Semenanjung Malaya yang kemudian menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang berhasil menguasai perdagangan di Asia-tenggara pada masa itu.

Kata 'Sriwijaya' berasal dari dua suku kata yaitu 'Sri' yang berarti bercahaya atau gemilang dan 'Wijaya' yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Sriwijaya juga disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebut Shih-li-fo-shih atau San-fo-ts’i atau San Fo Qi. Dalam bahasa Sansekerta dan Pali kerajaan Sriwijaya disebut Yavadesh dan Javadeh. Bangsa Arab menyebut Zabaj atau Sribuza dan Khmer menyebut Malayu. Sementara dari peta Ptolemaeus ditemukan keterangan tentang ada 3 pulau Sabadeibei yang berkaitan dengan Sriwijaya.

Berdirinya Kerajaan Sriwijaya

Tidak banyak bukti sejarah yang menerangkan kapan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bukti tertua datangnya dari berita Cina yaitu pada tahun 682 M terdapat seorang pendeta Tiongkok bernama I-Tsing yang ingin belajar agama Budha di India, singgah terlebih dahulu di Sriwijaya untuk mendalami bahasa Sanskerta selama 6 Bulan. Tercatat juga Kerajaan Sriwijaya pada saat itu dipimpin oleh Dapunta Hyang.

Selain berita dari luar, terdapat juga beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, diantaranya adalah prasasti Kedukan Bukit (605S/683M) di Palembang. Isi dari prasasti terseubt adalah Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari dengan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur. Dari kedua bukti tertua di atas bisa disimpulkan Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertamanya adalah Dapunta Hyang.

Kejayaan Kerajaan Sriwijaya

Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada pada abad 9-10 Masehi dimana Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, dan India.

Keruntuhan Sriwijaya

Kemunduran yang berakhirnya Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, soerang dari dinasti Cholda di Koromande, India Selatan. Dari dua serangan tersebut membuat luluh lantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia-tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun Kerajaan Sriwijaya masih berdiri.
2. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya, membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat.
3. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerha-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya.
4. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya serta Kerajaan Singhasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama ekspedisi Pamalayu.

Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Salah Satu Penginggalan Kerajaan Sriwijaya

Sumber-sumber Sejarah Kerajaan Sriwijaya

Ada dua jenis sumber sejarah yang menggambarkan keberadaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Sumber berita asing dan prasasti.

Sumber Berita Asing

1. Berita dari Cina
   Dalam perjalanannya untuk menimba ilmu agama Buddha di India, I-Tsing pendeta dari Cina, singgah di Shi-li-fo-shih (Sriwijaya) selama enam bulan dan mempelajari paramasastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian, bersama guru Buddhis, Sakyakirti, ia menyalin kitab Hastadandasastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulan I-Tsing mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha.
2. Berita Arab
   menyebutkan adanya negara Zabag (Sriwijaya). Ibu Hordadheh mengatakan bahwa Raja Zabag banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Berita lain disebutkan oleh Alberuni. Ia mengatakan bahwa Zabag lebih dekat dengan Cina daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Swarnadwipa (Pulau Emas) karena banyak menghasilkan emas.

Sumber Prasasti

Selain dari sumber berita asing, keberadaan Kerajaan Sriwijaya juga tercatat pada prasasti-prasasti yang pernah ditinggalkan, diantaranya:

1. Prasasti Kedukan Bukit (605S/683M) di Palembang. Isinya: Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari dengan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur.
2. Prasasti Talang Tuo (606 S/684M) di sebelah barat Palembang. Isinya tentang pembuatan sebuah Taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk.
3. Prasasti Kota Kapur (608 S/686 M) di Bangka.
4. Prasasti Karang Birahi (608 S/686 M) di Jambi. Keduanya berisi permohonan kepada Dewa untuk keselamatan rakyat dan kerajaan Sriwijaya.
5. Prasasti Talang Batu (tidak berangka tahun) di Palembang. Isinya kutukan-kutukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan melanggar perintah raja.
6. Prasasti Palas di Pasemah, Lampung Selatan. Isinya Lampung Selatan telah diduduki oleh Sriwijaya.
7. Prasasti Ligor (679 S/775 M) di tanah genting Kra. Isinya Sriwijaya diperintah oleh Darmaseta.

Raja-raja Sriwijaya

Dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pernah di pimpin oleh raja-raja di bawah ini, yaitu:

1. Dapunta Hyang Sri Jayanasa
2. Sri IndravarmanChe-li-to-le-pa-mo
3. Rudra VikramanLieou-t’eng-wei-kong
4. Maharaja WisnuDharmmatunggadewa     
5. Dharanindra Sanggramadhananjaya
6. Samaragrawira
7. Samaratungga
8. Balaputradewa
9. Sri UdayadityavarmanSe-li-hou-ta-hia-li-tan
10. Hie-tche (Haji)
11. Sri CudamanivarmadevaSe-li-chu-la-wu-ni-fu-ma-tian-hwa
12. Sri MaravijayottunggaSe-li-ma-la-pi
13. Sumatrabhumi
14. Sangramavijayottungga
15. Rajendra Dewa KulottunggaTi-hua-ka-lo
16. Rajendra II
17. Rajendra III
18. Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa
19. Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa
20. Srimat Sri Udayadityawarma Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa

Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Kebudayaan

Letak Sriwijaya sangat strategis di jalur perdagangan antara India-Cina. Di samping itu juga berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka mempunyai arti penting terhadap perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim, sebab banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan dan melakukan aktivitas perdagangan.

Dalam bidang kebudayaan khususnya keagamaan, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah Agama Buddha Mahayana, salah satu tokohnya ialah Dharmakirti. Para peziarah agama Buddha dalam pelayaran ke India ada yang singgah dan tinggal di Sriwijaya. Di antaranya ialah I'tsing.

Semoga artikel tersebut di atas tentang Sejarah Kerajaan Sriwijaya bisa bermanfaat bagi sobat sobat sekalian. Apa bila ada dari sobat yang menemukan kesalahan baik berupa penulisan maupun pembahasan, mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama. Terima kasih.

Kerjaan Mataram Kuno

Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gununggunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi-Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur.
Kerajaan Mataram Kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 Wangsa (dinasti) yang pernah menguasai Kerjaan Mataram Kuno yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemuluk Agama Hindu beraliran Syiwa sedangkan Wangsa Syailendra merupakan pengikut agama Budah, Wangsa Isana sendiri merupakan Wangsa baru yang didirikan oleh Mpu Sindok.
Raja pertama Kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Budha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Sayilendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Budha berkembang bersama di Kerajaan Mataram Kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan.
Wangsa Sanjaya kembali memegang tangku kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai Raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Sailendra bernama Balaputradewa yang merupakan saudara Pramodawardhani. Balaputradewa kemudian mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya yang kemduian menjadi Raja disana.
Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumba Dyah Wawa. Berakhirnya Kepemerintahan Sumba Dyah Wawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi becana alam yang membuat pusat Kerajaan Mataram Hancur. Mpu Sindok pun tampil menggantikan Rakai Sumba Dyah Wawa sebagai raja dan memindahkan pusat Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana.
Pusat Kerajaan Mataram Kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram (dekat Yogyakarta sekarang). Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati (daerah Kedu). Lalu, pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu (masih di sekitar Kedu). Kemudian pada zaman Dyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Mpu Sindok kemudian memindahkan istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang.
Berdirinya Kerajaan Mataram Kuno
Kapan tepatnya berdirinya Kerajaan Mataram Kuno masih belum jelas, namun menurut Prasasti Mantyasih (907) menyebutkan Raja pertama Kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal (732) tanpa menyebut jelas apa nama kerajaannya. Dalam prasasti itu, Sanjaya menyebutkan terdapat raja yang memerintah di pulau Jawa sebelum dirinya. Raja tersebut bernama Sanna atau yang dikenal dengan Bratasena yang merupakan raja dari Kerajaan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda (akhir dari Kerajaan Tarumanegara).
Kekuasaan Sanna digulingkan dari tahta Kerajaan Galuh oleh Purbasora dan kemudian melarikan diri ke Kerjaan Sunda untuk memperoleh perlindungan dari Tarusbawa, Raja Sunda. Tarusbawa kemudian mengambil Sanjaya yang merupakan keponakan dari Sanna sebagai menantunya. Setelah naik tahta, Sanjaya pun berniat untuk menguasai Kerajaan Galuh kembali. Setelah berhasil menguasai Kerajaan Sunda, Galuh dan Kalingga, Sanjaya memutuskan untuk membuat kerajaan baru yaitu Kerajaan Mataram Kuno.
Dari prasasti yang dikeluarkan oleh Sanjaya pada yaitu Prasasti Canggal, bisa dipastikan Kerajaan Mataram Kuno telah berdiri dan berkembang sejak abad ke-7 dengan rajanya yang pertama adalah Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya.
Runtuhnya Kerajaan Mataram Kuno
Hancurnya Kerajaan Mataram Kuno dipicu permusuhan antara Jawa dan Sumatra yang dimulai saat pengusiaran Balaputradewa oleh Rakai Pikatan. Balaputradewa yang kemudian menjadi Raka Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara.
Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Mpu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjukladang (sekarang Nganjuk, Jawa Timur) yang dimenangkan oleh pihak Mpu Sindok.
Runtuhnya Kerajaan Mataram ketika Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cicit Mpu Sindok memimpin. Waktu itu permusuhan antara Mataram Kuno dan Sriwijaya sedang memanas. Tercatat Sriwijaya pernah menggempur Mataram Kuno tetapi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharmawangsa. Dharmawangsa juga pernah melayangkan serangan ke ibu kota Sriwijaya. Pada tahun 1006 (atau 1016) Dharmawangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya, istana Medang di Wwatan diserbu oleh Aji Wurawari dari Lwaram yang diperkirakan sebagai sekutu Kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, Dharmawangsa tewas.

Borobudur ~ Salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Kuno
Sumber Sejarah Kerajaan Mataram Kuno
Terdapat dua sumber utama yang menunjukan berdirnya Kerajaan Mataram Kuno, yaiut berbentuk Prasasti dan Candi-candi yang dapat kita temui samapi sekarang ini. Adapun untuk Prasasti, Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya:
Prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di desa Canggal berangka tahun 732 M. Prasasti Canggal menggunakan huruf pallawa dan bahasa Sansekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian Lingga (lambang Syiwa) di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya dan disamping itu juga diceritakan bawa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sanna yang digantikan oleh Sanjaya anak Sannaha (saudara perempuan Sanna).
Prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan Yogyakarta berangka tahun 778M, ditulis dalam huruf Pranagari (India Utara) dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Syaelendra dan Panangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para Sanggha (umat Budha).
Prasasti Mantyasih, ditemukan di Mantyasih Kedu, Jawa Tengah berangka 907M yang menggunakan bahasa Jawa Kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watukura Dyah Balitung yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, rakai Kayuwangi dan Rakai Watuhumalang.
Prasasti Klurak, ditemukan di desa Prambanan berangka 782M ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta isinya menceritakan pembuatan Acra Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya.
Selain Prasasti, Kerajaan Mataram Kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur.

Raja-raja Kerajaan Mataram Kuno
Selama berdiri, Kerajaan Mataram Kuno pernah dipimpin oleh raja-raja dinataranya sebagai berikut:
Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram Kuno
Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Sailendra
Rakai Panunggalan alias Dharanindra
Rakai Warak alias Samaragrawira
Rakai Garung alias Samaratungga
Rakai Pikatan suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya
Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala
Rakai Watuhumalang
Rakai Watukura Dyah Balitung
Mpu Daksa
Rakai Layang Dyah Tulodong
Rakai Sumba Dyah Wawa
Mpu Sindok, awal periode Jawa Timur
Sri Lokapala suami Sri Isanatunggawijaya
Makuthawangsawardhana
Dharmawangsa Teguh, Kerajaan Mataram Kuno berakhir

Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Kebudayaan Kerajaan Mataram Kuno

Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonominan dengan pesat.

Bumi Mataram diperintah oleh dua dinasti, yakni Dinasti Sanjaya dan Dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dengan pusat kekuasaannya di utara dengan hasil budayanya berupa candi-candi seperti Gedong Songo dan Dieng. Dinasti Syailendra beragama Bundha dengan pusat kekuasaannya di daerah selatan, dan hasil budayanya dengan mendirikan candi-candi seperti candi Borobudur, Mendut, dan Pawon.

Semula terjadi perebutan kekuasan namun kemudian terjalin persatuan ketika terjadi perkawinan antara Pikatan (Sanjaya) yang beragama Hindu dengan Pramodhawardhani (Syailendra) yang beragama Buddha. Sejak itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingn secara damai.

Semoga artikel tersebut di atas tentang Sejarah Kerajaan Mataram Kuno bisa bermanfaat bagi sobat yang membutuhkan. Dan apa bila ada dari sobat yang menemukan kesalahan baik dari segi penulisan maupun pembahasan, mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama. Terima kasih ^^

Sejarah Kerajaan Kalingga

Letak Kerajaan Kaling atau Holing, diperkirakan di Jawa Tengah. Nama Kaling berasal dari Kalingga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Sumbernya adalah berita Cina yang menyebutkan bahwa kotanya dikelilingi dengan pagar kayu, rajanya beristana di rumah yang bertingkat, yang ditutup dengan atap, Orang-orangnya sudah pandai tulis-menulis dan mengenal juga ilmu perbintangan.
Kalingga atau Ho-ling (sebutan dari sumber Tiongkok) adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur, kebanyakan diperoleh dari sumber catatan China, tradisi kisah setempat, dan naskah Carita Parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian pada abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Shima dan kaitannya dengan Kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Shima, yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri, akan dipotong tangannya.
Yang sangat tampak bagi orang Cina ialah orang Kaling (Jawa), kalau makan tidak memakai sendok atau garpu, melainkan dengan jarinya saja. Minuman kerasnya yang dibikin ialah air yang disadap dari tandan bunga kelapa (tuak).
Diberitakan pula bahwa dalam tahun 640 atau 648 M kerajaan Jawa mengirim utusan ke Cina. Pada tahun 666 M, dikatakan bahwa tanah Jawa diperintah oleh seorang raja perempuan yakni dalam tahun 674 – 675 M, orang-orang Holing atau Kaling (Jawa) menobatkan raja perempuan yang bernama Simo, dan memegang pemerintahannya dengan tegas dan bijaksana.

Berdasarkan sumber-sumber mengenai kerajaan Kaling tersebut, dapat diketahui bagaimana keadaan :

Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat
Dalam berita Cina disebut adanya raja atau Ratu Sima, yang memerintah pada tahun 674 M. Beliau terkenal sebagai raja yang tegas, jujur dan bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas, hal ini terbukti pada saat raja Tache ingin menguji kejujuran rakyat Kaling. Diletakkanlah suatu pundi-pundi yang berisi uang dinar di suatu jalan. Sampai tiga tahun lamanya tidak ada yang berani mengambil.

Keadaan sosial dan ekonomi kerajaan Kaling
Mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertani, karena wilayah Kaling dikatakan subur untuk pertanian. Perekonomian, sudah banyak penduduk yang melakukan perdagangan apalagi disebutkan ada hubungan dengan Cina.

Di Puncak Rahtawu (Gunung Muria) dekat dengan Kecamatan Keling, Jepara di sana terdapat empat arca batu, yaitu arca Batara Guru, Narada, Togog, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Prof Gunadi dan empat orang tenaga stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta (kini Balai Arkeologi Yogyakarta) menemukan Prasasti Rahtawun. Selain empat arca, di kawasan itu ada pula enam tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama (pewayangan) Bambang Sakri, Abiyoso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso.

Peninggalan Kerajaan Ho-ling atau kerajaan Kaling (Kalingga) adalah Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto :

Prasasti Tukmas
Prasasti Tukmas di ditemukan di lereng barat Gunung Merapi tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag Magelang di Jawa Tengah. Prasasti bertuliskan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kelasangka, cakra dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu.

Prasasti Sojomerto
Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu Kuna dan berasal dari sekitar abad ke-7 masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Selendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Bhadrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Dapunta Selendra adalah cikal-bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu.

Peninggalan dari kerajaan Kalingga juga ada dua candi yaitu Candi Angin dan Candi Bubrah.

Candi Angin
Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Candi Bubrah, Jepara
Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Jawa Tengah
Kedua temuan prasasti ini menunjukkan bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah dahulu berkembang kerajaan yang bercorak Hindu Siwais. Catatan ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan Wangsa Sailendra atau kerajaan Medang yang berkembang kemudian di Jawa Tengah Selatan.